Perjuangan Merebut Kursi Kekuasaan

Oleh : Al Azzad 

Partai politik adalah kendaraan dalam berdemokrasi untuk menjadi pemimpin dan pejabat publik yang masuk dalam pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden. Dengan begitu mekanisme demokrasi dapat berjalan sesuai sengan aturan yang berlaku untuk menjalankannya. Partai politik menyiapkan kader sebagai agen yang mengelola para calon pemimpin publik sesuai dengan Idealisme dan ideologi partai-partai yang ada sesuai latar belakang masing-masing partai. Tentu dalam dinamika partai politik selalu ditemukan kendala-kendala dan kendala tersebut bisa menjadi catatan penting bagi partai politik bila nantinya kadernya atau pemimpin rekrutannya bernuaikan berbagai macam masalah yang keluar dari koridor prinsipnya. Kendalan tersebut sangat beragam mulai dari tindakan kirimal korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan sebagainya yang sangat pribadi namun mempengaruhi partai politiknya. Akan tetapi, partai politik pun banyak yang menghasilkan kader dan pemimpin rekrutan yang berkualitas dan berintegritas untuk negeri ini. 

Hanya saja yang menjadi masalah selanjutnya ialah dalam pesta demokrasi ada aturan yang terkadang juatru dapat menyandera partai itu sendiri, bahkan juga bisa menjadikan partai tersebut kehilangan posisinya. Belum lagi biaya logistik yang sangat mahal disebabkan NKRI yang sangat luas dan besar ini. Sehingga untuk menghidupkan mesin partai politik membutuhkan operasional yang sangat signifikan bila menginginkan hasil yang maksimal dalam kontestasi berdemokrasi. Partai politik bila tanpa adanya sistem lokomotif politik sebagai bentuk kekuatan dalam gerakan mencapai dukungan suara dan sayap-sayap relawan maupun simpatisan yang militansinya tinggi, dapat dipastikan partai tersebut akan kalah justru sangat lemah bahkan sulit melakukan manuver. Sehingga cendrung lebih mengikuti koalisi yang ada yang telah dibentuk oleh partai yang telah mapan dan besar pengaruh perjuangannya. Itulah kenapa dalam setiap kali momentum partai berkoalisi menghitungkan segalanya secara kompleksitas dari akar sampai pusat dan pucuk tertinggi. 

Perjuangan merebut kursi kekuasaan seyogoyanya tidak semudah membalikkan telapak tangan ataupun semudah pengamatan, penilaian, komentar dan analisis para eks partai atau rakyat yang melihat.  Sebab dalam perjuangan merebut kursi kekuasaan tersebut dibutuhkan modal politik, lokomotif politik, logistik politik, militansi politik, deklarasi politik, dan atribusi politik lainnya. Perjuangan itu tentu dimulai dari pondasi serta bangunan partai politik yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan secara konstitusional. Jatuh bangun, menang kalah, asam manis dan segalanya adalah menu utama problematika yang dirasakan oleh partai-partai politik tentunya. Yang jelas perjalanan politik itu didasari dengan agenda politiknya masing-masing dalam merebut kursi kekuasaan melalui kontestasi demokrasi. Berbagai macam metode dapat dilakukan selama tidak melanggar aturan dengan memunculkan isu-isu politik yang ada sebagai bentuk dinamika dan dialektika politik tentunya. 

Sebab bila nanti perjuangan dalam merebut kursi kekuasaan diraih oleh partai pemenang, maka berhak untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan sebagai bentuk misi politik dalam merekonstruksi pemerintahan dalam hal ini adalah negara. Agenda partai politik dijabarkan menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya bisa regulatif, distributif, alternatif, akomodatif, konstruktif dan lain sebagainya sebagai bentuk cara mengelola kekuasaan dalam bernegara. Tentu semua harus sesuai amanat undang-undang yang telah dirumuskan oleh dewan wakil rakyat sebagai bentuk dari pengejawantahan dari pancasila, uud 1945, uud sampai level bawahnya. Partai pemenang yang merebut kursi kekuasaan baik diparlemen dan di presiden menjadi hak sepenuhnya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan agenda kebijakan-kebijakan yang telah disusun melalui kampanye yang telah dilalui dari visi, misi dan program-programnya yang ditawarkan kepada rakyat melihat kondisi perkambangan pemerintahan dari satu kekuasaan terdahulu menuju ke arah kekuasaan yang baru. Estafet kekuasaan merupakan ritual demokrasi bila terjadinya pergantian kemenangan, namun bila masih bertahan dalam memenangkan maka tinggal meneruskan dan melanjutkan agenda selanjutnya saja yang memang dibatasi dalam 2 periode kekuasaannya. 

Tentu dalam kontestasi demokrasi merebut kursi kekuasaan haruslah dengan cara-cara yang bijaksana, rakyat perlu diedukasi terhadap pendidikan politik yang benar dan jangan sampai justru rakyat kecil hanya dieskploitasi semata dalam mempengaruhi suara. Rakyat sama-sama diajak maju dan membangun negera dengan partisipasi yang tinggi sekaligus diberikan jaminan atas janji kampanye sebagai program yang pro rakyat. Jangan sampai rakyat dibodohi secara sistematis secara politik dikarenakan tingkat pengetahuan dan kesadaran serta intelektulitas yabg rendah menjadi alat penjarahan secara politik. Sebagi pemimpin dan pejabat publik semestinya harus bersikap penuh kenegarawanan dengan etika politik secara normatif, jangan karena merasa dukungan besar menjadikan sikap superior, fleksibel dan agresif yang diperlihatkan sekaligus ditonjolkan seolah negara merasa dipundak sendiri. Sebab kekuasaan dan jabatan ada masanya tidak selamanya dan sebagai manusia yang menjalankan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka semua itu adalah amanah yang semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak baik sekecil atau sebesar apapun kebijakan, perbuatan, program, agenda dan sebagainya yang bermanfaat atau maslahat atau justru sebaliknya menjadi tanggung jawab besar tentunya. Maka kesadaran sebagai moralitas kebangsaan dalam politik mesti harus dijunjung tinggi, agar setiap kepemimpinan yang dijalani adalah tujuan mulia dan tujuan yang berkemajuan untuk kedaulatan bangsa Indonesia.

Meneropong Peta Politik Islam

Oleh : Al Azzad 

Keberagaman bangsa Indonesia dari masa ke masa masih belum membawa dampak pada nilai Islam secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan banyaknya partai Islam namun tidak bisa bersatu dan cendrung berjalan dengan sendiri-sendiri. Namun di dua rezim terdahulu yakni orde lama dan orde baru pernah terbentuk sistem partai politik yang hanya pada tiga poros yang mewakili rakyat. Hal tersebut dapat memudahkan peta politik Islam, meskipun golongan Islam terpecah menjadi tiga bagian yang mana Islam masuk di semua tiga poros tersebut baik itu dari elit politiknya maupun sebagian agenda politiknya. Pada saat itu manuver politik sangat dinamis konstruktif dan sangat jelas kontestasi ideologi masing-masing dalam merebut kekuasaan meskipun akhirnya rata-rata dan selalu dominan dimenangkan oleh partai-partai berhaluan Nasionalis. Sebab sistem demokrasi yang dibangun memang lebih mengarah liberatif dan seklurisme-modernitas yang terintegrasi dengan kultur masyarakat Islami disebabkan sebagai populasi masyarakat mayoritas sekaligus agama Islam terbesar di bangsa ini. 

Pasca terbentuknya Reformasi semua haluan berubah sangat signifikan, dan ini mempengaruhi dinamika Politik Islam dalam perspektif membangun Indonesia yang religius dan agamis. Partai-partai berbasis Islam pun beragam azas dan idelogi kepartaiannya, sehingga Secara fakta dan realitas Islam Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok golongan yang dominasinya melalui organisasi masyarakat Islam. Ummat Islam yang tadinya mayoritas menjadi sangat minim bila terpecah menjadi partikular yang dibelah karena banyaknya Partai Islam yang terbentuk. Seolah bagaikan perumpamaan buah semangka yang habis dipotong dan dibagi menjadi beberapa potongan-potongan kecil sehingga beratnya menjadi ringan, yang seharusnya bila utuh jauh lebih berat dan besar tentunya. Hal inilah yang menjadi hipotesa bahwa partai Islam tak akan pernah bisa berkuasa atau menjadi partai pemenang terbesar dalam suaranya. Bilapun ada hanya karena dinamika koalisi, negosiaasi bersama yang memutuskan bahwa kesempatan pada partai Islam ada, namun itu presentasenya sangatlah kecil dan hanya hitungan kebereuntungan semata yang tak dapat diukur secara logis. 

Meneropong peta politik Islam di Indonesia sama halnya dengan melihat peta geografis pulau Indonesia itu sendiri terbagi dalam beberapa pulau yang terpisah. Idealnya bila ingin menjadi satu payung partai politik Islam semestinya Politik Islam dilihat dari segi pilar Indonesia, yakni bagaikan Pancasila yang merangkai lima sila menjadi satu tubuh ideologi, Bhineka tunggal ika yang merupakan semboyan berbeda menjadi satu kebangsaan, NKRI yang menjadi landasan negara menjadi satu kedaulan dan UUD sebagai suatu hukum yang mengikat dengan kesepakatan bersama. Politik Islam justru terjebak dalam dikursus dan termin politik yang menjadi isu politik, sehingga Partai Islam pun akhirnya memiliki lebel yang mengkotakkan kelompok Islam menjadi partikular golongan yang sempit. Istilah partai Islam moderat menajdi label sehingga para pendukung, pemilih, simpatisan dipetakan sangat beragam ada yang sebagai kelompok radikal, intoleran, anti Pancasila, anti demokrasi, pemberontakan ideologi yang semua itu terjadi di tubuh kelompok Islam sendiri yang terpecah ke dalam beberapa bagian. Inilah yang menjadikan politik Islam itu hanya sebuah abstrak dalam wacana kekuasaan berdemokrasi di Indonesia itu sendiri. 

Padahal bila Meneropong peta politik Islam seharusnya mana musuh, lawan dan ancaman sangat jelas bila dalam hal ini adalah manuver kekuasaan melalui kontestasi politik. Bukan berarti musuh untuk melakukan peperangan antar anak bangsa, dan bukan berarti untuk mencari lawan di tengah masyarakat serta bukan berarti melakukan ancaman pada aspek sosial, melainkan sebuah strategi politik Islam secara konstitusional dan secara moralitas politik. Tentu bila ingin membidik semestinya partai politik Islam ini berhadapan dengan agenda-agenda dari paham-paham yang memisahkan nilai dan prinsip Islam. Sebagai partai Politik berbasis Islam jelas agenda idealnya ialah membawa Risalah dan Syariat Islam yang bisa diimplementasikan secara praksis dalam mekanisme berdemokrasi. Yang dihadapi tentu yang agendanya sangat bernuansa liberalisme, sekulerisme, kapitalisme,  komunisme, otoritarianisme, dan lain sebagainya yang sangat bertentangan dengan agenda Islam.

Itulah kenapa partai-partai politik basis Islam di Indonesia ini besar bila dilihat dari paradigma teropong, seakan menguasai seluruhnya namun bila dilepas dari penglihatan teropong sangatlah kecil bahkan jauh dari realitasnya. Sering kali suara ummat Islam yang mayoritas menjadi sangat kecil, sebab masuk dalam wadah-wadah dari berbagai partai politik Islam sehingga mengalahkan suara partai politik nuansa nasionalis maupun yang bernuansa kekirian lainnya. Peta politik Islam kalah diberbagai hal dari segi strategi, manuver, taktik, metode dan arah gerakannya. Ummat Muslim pun seolah lebih nyaman memilih dan mendukung partai yang tidak basis Islam karena lebih dianggap mewarnai keberagaman Indonesia yang besar dan luas. Teropong politik Islam tidak mampu menembus langit hanya sebatas bumi datar sehingga agenda dan pencapaiannya selalu tidak pernah maksimal dan cendrung selalu kritis, lemah dan tidak berdaya. Bila saja partai politik Islam melebur menjadi satu kekuatan besar yang solid dan tidak ada egosentrisme ormas yang belajar dari masa lalu di zaman orde lama, maka tentu republik ini akan banyak diwarnai dan dihiasi dengan semangat keIslaman yang tinggi. Sudah saatnya ummat pun harus diintegrasikan dan interkoneksikan pada basis partai Islam yang terpusat dan mengerucut menjadi satu, agar menjaid kekuatan yang dapat melanggengkan tanah air seperti dulu yang diperjuangkan para syuhada dan ulama-ulama yang mempertahankan Indonesia dari penjajahan dan imperialisme yang ingin merusak bangsa ini di kemudian hari tentunya.

Wabah Penyakit Budaya Koruptif

Oleh : Al Azzad 

Para koruptor merajalela di negeri yang katanya subur dan makmur ini. Memperkaya diri hanya untuk urusan perut, urusan harta, urusan kemewahan dan asesoris kehidupan lainnya. Menjadi elit bangsa yang menikmati dari hasil kekayaan ternyata membuatnya tak kenyang dan puas, sehingga selalu merugikan negara namun tak peduli dan persetan itu semua. Hal itu dikarenakan sistem politik kekuasaan yang begitu mahal, sulit, mewah, dan membutuhkan banyak logistik untuk menjadi elit kekuasaan sekaligus merebut pintu-pintu kekayaan melalui jalurnya baik masuk di parlemen maupun di kabinet istana. Kong kali kong, koruptif kolektif, korupsi jamaah, nyolong rame-rame adalah budaya dan gaya para pejabat dan elit terhadap kekuasaan. Begitu nikmat dan semua bisa diatur asalkan uang, keuntungan, barang dan apapun bisa didapatkan.

Hukum hanyalah sebatas mainan dan bagaikan democrazy games yang gambarannya bagaikan permainan judi baik secara online atau offline hanya mekanisme dan aturan mainnya saja yang berbeda. Hukum itu tak punya kuasa alias tumpul bagi para elit pejabat dan koruptor bahkan mafia negeri. Hukum begitu tajam, keras, runcing dan ganas dari arah menengah sampai ke bawah. Terbukti dari kasus-kasus kecuil lebih banyak dijadikan tugas utama ketimbang kasus-kasus besar yang ruginya lebih besar. Semacam ada Lingkaran setan yang saling menjerat, saling mengikat dan saling menggangtungkan satu sama lain yang akhirnya perangkap demi perangkap bisa masuk di dalamnya. Tinggal bagaimana bisa mendapatkan keberuntungan dan kebejoan saja agar tidak sampai ke ranah publik, tidak terskpos media dan di blow up serta di show up ke permukaan saja. Negeri kriminal yang hanya di bungkus dan dikemas layaknya negeri aman, damai, sentosa, bersih, subur, makmur, kaya dan emberedel lainnya. 

Wabah penyakit budaya koruptif adalah salah satu yang paling eksis dan sukses di negeri yang indah ini. Ini menjadi gaya hidup dan life style dari para elitis, pejabat, dan tokoh-tokoh yang gemar dengan harta, kekuasaan dan kekayaaan. Wabah penyakit ini bagi pelaku tidaklah mematikan lengkahnya, karirnya jabatannya, kehidupannya dana segalanya karena hukum dalam kendalinya. Wabah ini hanya menyeramkan bagi rakyat kecil yang tak bervokal alias yang menjadi agen-agen penjilat saja yang merasakannnya namun tetap mendapat bagian dari hasilnya. Semacam wabah musiman yang memiliki waktu dan momentum yang tepat, serta ditangani secara khusus serasa kelas eksklusif dan spesial tiada duanya. Wabah ini bisa datang dan pergi, hilang dan muncul serta timbul dan meredam. Sehingga menjadi virus tindakan koruptif konstruktif di negeri yang katanya damai ini. Budaya koruptif inilah yang dianggap sebagai kemajuan berbangsa dan bernegara, akibat dari modal politik dan modal berkuasa dengan cara instan dan serba cepat lagi ada. 

Sangat miris dan memalukan itu hanyalah penilaian normatif saja, sebab faktanya dan realitanya justru menjadi sebuah kebanggan, keberhasilan, dan kesuksesan bila telah menjadi bagian yang pernah bahkan berpengalaman menjadi koruptor negeri. Ada yang memulai karir koruptor ini dari tingkat dan level terendah ataupun terkecil sampai pada level tertinggi. Budaya koruptif ini seperti sebuah musim trend yang sedang berkembang lalu hilang lalu muncul lagi, ada siklus dan rantainya yang tak akan mudah diinterpretasikan dengan mudah. Wabah penyakit budaya koruptif ini menjadi sebuah nilai dasar kehidupan bernegara di ranah publik yang tiada lagi menyeramkan ataupun menggelisahkan. Sebab di sana akan ada seragam yang keren, tempat yang nyaman, jaminan hukum yang mewah, jaringan dukungan yang luas, selalu populer dalam pemberitaan, diamati dan digemari banyak publik bahkan menjadi cita-cita sebagian bibit bangsa yang tidak mengerti akan kejahatan negara budaya koruptif ini. Koruptor merajalela di mana-mana sambil tersenyum manis, tertawa bahagia, dan tertunaikan sebuah tugas mulianya. Baginya negeri ini kecil, gampang,  sepele semua bisa diatur dan semua bisa dilakukan dengan mudahnya.

Virus korupsi, kolusi dan nepotisme ini adalah bagian yang paling menguntungkan untuk dilakukan dan dikembangkan. Sebab penawarnya pun ada karena semua bisa dikenadalikan dengan mudah. Posisi sebagai elit bangsa sudah ditangan dan dicapai maka distitulah hukum hanya berada di saku, di kantong dan di alas kaki saja. Mau dikatakan seperti apapun, dikecam bagaimanapun, ditindak sekeras apapun, diintervesi sehebat apapun tak akan mudah lagi goyah, sebab dia leluasa punya kuasa bagaikan tangan besi, benteng istana dan markas besar yang tidak akan bisa dibidik. Penegak hukum semua adalah kawannya dan semua bisa menjadi bagian dari lingkarannya karena kekuatan itu berada dipundaknya. Negeri kacau penuh drama kekyaaan habis di mana-mana, uang kas terkuras entah ke mana, alam tereksploitasi entah untuk siapa, negeri hancur entah salah siapa dan gambaran-gambaran sadis lainnya mewarnai negeri yang katanya indah permai lagi damai aman sentosa.

Presiden Negara Ataukah Perusahaan

Oleh : Al Azzad 

Negara yang besar tentu memiliki sumber daya alam berlimpah tuah serta banyak. Namun apakah sebanding dengan sumber daya manusia yang ada didalamnya atau justru tidak sebanding pula. Negara memiliki banyak komponen, instrumen dan institusi serta perusahaan di dalamnya yang semua memberikan manfaat maupun keuntungan dengan tujuan akhirnya ialah untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara akan kuat atau lemah juga tergantung pada pemimpinya dan pada presidennya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan tertinggi tentunya. Peran negara harus lebih besar dari peran lainnya, hal ini agar negara menjamin hak sekaligus kehidupan setiap rakyat yang dipimpinnya terlepas itu pemilihnya atau tidak, yang mendukung ataupun tidak, yang menjadi pecintanya atau pembencinya semua mesti harus dilindungi sesuai dengan konstitusi. Karena pemimpin sebuah negara dalam hal ini presiden adalah representasi rakyat, karena rakyatlah yang memilihnya dan kedaulatan itu hanya ada ditangan rakyat yang juga sebagai alat legitimasi negara.

Namun apakah negara jauh lebih berdaulat ataukah justru perusahaan sebagai korporasi yang meguasai pasar yang lebih kuat melangkahi peran negara. Ataukah justru negara adalah perusahaan bagi rakyat yang mengambil wewenangnya, semua menjadi diskursus yang krusial dan esensial untuk dikaji sedalam mungkin. Jangan sampai negara menjadi perusahaan atau perusahaan menjadi negara, karena keduanya itu berbeda arahnya. Perusahaan tentu mencari keuntungan dan memberikan manfaat bagi negera bila prosedurnya benar sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi bisa menjadi masalah besar bila menjadi alat kekuasaan serta alat hukum yang ditransaksionalkan untuk mendapatkan hegemoni profit atas nama negara dna hukum. Terkadang negera menjadi kecil bila peusahaan mengambil banyak peran dalam sepak terjang politik yang akhirnya mengkerdilkan posisi negara yang akan dipimpin oleh manusia-manusia berjubah korporasi. Cendrung negara akan berjalan ditempat dan akan terkuras persediaannya dalam hal ini kas negara maupun aset-aset negara. Sehingga perusahaan bagaikan bayangan pada sebuah negara yang menjadi pengarah kekuasaan dibalik layar sebagai bagian yang privat.

Bila melihat konteks hari ini, apakah presiden sebagai presiden negara ataukah sebagai presiden perusahaan di dalam negara. Tentu tidak semudah yang dibayangkan dalam merumuskannya, sebab presiden tugasnya sangat luas dikarenakan negara yang begitu besar. Menjadi problematika sekaligus dinamika bangsa ialah ketika presiden ternyata lebih banyak berperan sebagai presiden perusahaan atas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Entah itu untuk mendapatkan keuntungan, mencari kepentingan atau menutup segala hutang pinjaman yang memang menjadi prioritas kebijakan presiden sehingga membutuhkan banyak pundi-pundi dana segar dalam mengalokasikan anggaran sekaligus membelanjakannya demi kebutuhan-kebutuhan pembangunan sebagai kebijakan utamanya. Lantas seberapa besarkah manfaatnya untuk kepentingan rakyat kecil bukan pada rakyat elit atau wakil rakyat atau dewan rakyat tentunya. Terkesan remeh temeh dan sedehana namun indiaksi serta implikasinya sangat besar bagi negara.

Hal yang menjadi perhatian sebagai rakyat yang kritis demi merekonstruksi negara ialah sebuah kritik bahwa presiden dalam hal ini haruslah benar-benar menjadi presiden negara, meskipun disekitarnya adalah orang-orang perusahaan yang berkepentingan dalam aset-aset negara serta agenda korporasi yang dibalut dengan politik etis dan politik jasa asal tuan senang maupun asal tuan terbalaskan budi. Sebab bila presiden hanya berputar-putar dan berkutik dengan urusahan yang lebih prioritas pada hal perusahaan dan korporasi, maka sudah dapat dipastikan bahwa negara tidak memberikan kesejahteraan rakyat, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan pada rakyat. Justru sibuk dalam urusan kepentingan perusahaan yang akhirnya menjadi presiden perusahaan dengan baju, kostum, atribut negara serta mengatasnamakan rakyat melalui media sebagai tempat membangun pencitraan. Karena sesungguhnya presiden negara itu adalah memberikan jaminan atas rakyat dan mempertahankan aset negara yang merupakan manifestasi rakyat serta alamnya dan tanahnya. 

Kepemimpinan yang berkeberpihakan pada rakyat kecillah yang harusnya menjadi prioritas negara untuk hadir dan memberikan jaminan kesejahteraan. Jangan sampai negara justru menjadi alat permainan senda gurau, lucu-lucuan, guyonan dan canda tawa namun disisi lain ketika urusan perusahaan dan korpirasi malah seriusnya bukan main, fokusnya sangat besar, konsentrasinya tinggi dan bila perlu media, pinjaman, hutang dam semua apapun dilakukan bahkan dibela-belain. Akan tetapi bila urusan-urusan kenegaraan, kebangsaan, kerakyatan malah cengar-cengir, tawa lebar, senyum langit diatas penderitaan rakyat. Namun emosi memuncak bila dikritik, bila diluruskan dan sebagainya. Menandakan bahwa suatu bangsa kehilangan pemimpin negara yang dari masa ke masa merosot karakter, kehilangan integritas dan  hancur etika. Negara harus kembali menjadi bangsa yang bermartabat, sehingga semua yang dapat merusak, mengganggu, mencuri, menghancurkan dapat dicegah dan diatasi dengan baik. Yakinlah bahwa masa depan bangsa akan cemerlang ditangan-tangan para pemimpin yang bertanggung jawab, berani, jujur, ikhlas, beribawa dan berkeTuhanan tentunya.

Ketika Idealisme Menjadi Uangisme

Oleh : Al Azzad 

Sudah sangat jarang melihat adanya para aktivis yang sangat kuat dan militan terhadap idealisme berpikir sekaligus bertindak bahkan berjuang. Aktivis dari berbagai organisasi manapun baik kampus, masyarakat, LSM, komunitas, kelompok dan perkumpulan lainnya  telah kehilangan Idealisme dan tergadaikan dengan uangisme. Pemuda dan pemudi yang idealis dan ideologis bahkan revolusionis telah hilang dan pupus di era milenial, mereka menjadi pemuda pemudi pencitraan melalui sosial media dari berbagai aplikasi dengan cara viral, eksis dan beken. Eksis yang beragam mulai dari masuk di dunia politik sehingga jadilah politisi yang politiktainment, ada yang di dunia hiburan jadilah sebagai penghibur yang entertainment, ada yang menggemari media informasi jadilah infotainment dan sebagainya sehingga berujung pada konsep hiburan dan menghibur. Inilah yang menyebabkan sebuah peristiwa lucu-lucuan itu hadir dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Lihatlah ketika negara jadi bahan hiburan dan lelucon, lihatlah bangsa ini menjadi bahan olok-olok dan hiburan, serta lihatlah agama pun baik mayoritas atau minirotitas jadi mainan senda gurau dan hiburan. 

Generasi muda mudi yang kehilangan Idealisme dan menjadi generasi profit oriented layaknya sebuah perusahaan atau korporasi yang sedang berjualan mencari untung dan uang. Tidak hanya itu generasi yang mengalami degradasi moral sehingga seiring dengan kemajuan zamannya namun runtuh serta roboh peradaban manusianya khususnya generasi muda mudinya. Hal ini juga karena hilangnya teladan dari oara generasi tua sebagai generasi seniornya yang tidak lagi menjadi teladan di tengah gejolak serta problematika bangsa. Generasi yang saling sikut layaknya hewan sedang berebutan makanan yang akhirnya tidak lagi ada akal sehat dan logika intelektual melainkan insting untuk menang, kenyang dan serang. Ini menyebabkan hilangnya arah bangsa yang semakin hari semakin nirnalar dan tidak lagi menjunjung tinggi nilai persaudaraan, keharmonisan dan kemanusiaan. Budaya bullying baik di sosial media dan di realitas sosial terus berjalan dari anak sampai dewasa, akhirnya saling bully dengan sebutan-sebutan, istilah-istilah dan julukan-julukan yang tidak baik.

Generasi muda mudi sebagai jembatan rakyat untuk mendapatkan haknya maupun tersampainya aspirasi kepada pemerintah dan parlemen tak lagi terdengar justru berubah menjadi seorang karakter buruh yang terjajah baik secara karakter, Idealisme, intelektual, dan pergerakan. Sebab bila dianggap mengkritisi pemerintahan, rezim berkuasa atau para pejabat parlemen adalah sebagai oposisi yang menjadi bagaian partai tertentu yang berada di luar pemerintahan istana dalam kabinet. Karena seharusnya generasi muda mudi inilah yang terus mengawal, mengkritisi, bahkan melawan dan bila menjatuhkan atau melengserkan bila penguasa dianggap sudah tak lagi mampu memajukan serta membangun negara. Bila pun ada keberhasilan tentu harus diapresiasi, namun tetap sebagai jiwa yang memiliki Idealisme tinggi memperjuangkan hak rakyat kecil, rakyat tertindas, rakyat miskin yang termarjinalkan baik secara sistematis ataupun tidak sengaja harus dibela, dilindungi dan diberikan keadilan maupun kesejahteraan. Karena dengan begitu lah suara-suara rakyat yang berada di bawah dan berada di garis kemiskinan harus terus diperjuangkan sehingga negara hadir secara nyata dalam membantu sekaligus memberikan jaminan kehidupan pada rakyatnya. 

Namun ketika Idealisme menjadi uangisme semua akan berbuah, akhirnya bungkam, tak bersuara, nyenyak, kenyang bahkan naik menjadi elitis hanya karena uangisme yang menjadi beberapa keuntungan entah itu harta, tahta ataupun wanita. Uangisme inilah yang menjadi penyakit bagi kaum revolusionis, kaum pergerakan, kaum pejuang rakyat marjinal, kaum aktivis gerakan karena Idealisme itu berubah menjadi uangisme sebagai paham kehidupan yang tercuci otak nalar intelektualnya sehingga apapun bisa berpaling dari kata keikhlasan untuk rakyat kecil. Kadang memang terjebak pada momentum politis karena dianggap sebagai oposisi mewakili partai, padahal tidak semua orientasinya pada politik sebab yang diperjuangkan adalah sesuatu yang sangat esensial mengenai idelologi kesejahteraan bagi rakyat kecil tentunya. Hal itu disebabkan suara-suara sosial media yang tak bertanggung jawab dalam menyuarakan dan memprosuksi isu serta konten melalui akun anonim, buzzer yang orientasi hanya keuntungan semata sesuai tuan yang membayar.

Anak muda mudi yang tergadai Idealismenya ini juga karena tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, lebih cendrung ingin merusak moral bangsa dengan memanfaatkan situasi khususnya penggunaan sosial media yang diternak, diproduksi dan dikembangkan untuk membenci, merusak, melawan, menyerang, membela, membuat gaduh dengan isu-isu yang hoax, invalid dan palsu. Tentu harus dibangun kembali semangat literasi, semangat pergerakan, semangat aksi dan semangat membela rakyat dengan ikhlas, dengan kesungguhan dan dengan kerendahan hati yang terdalam. Bangsa ini hadir di tangan-tangan para pemuda yang hatinya hanya untuk negara yang tercinta ini.

Kepentingan Politik Tujuan Utama

Oleh : Al Azzad 

Diskusi dalam Demokrasi dan Politik selalu hangat serta tidak ada habisnya untuk dibahas, sebab dinamikanya selalu cair sekaligus terbuka dengan komunikasi politik yang terus dibangun. Di dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi, karena justru yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Itulah kenapa aspek politik yang digambarkan oleh partai politik terus berkembang sehingga banyak fenomena politik unik lagi menarik. Dari saling koalisi, menjadi oposisi, berpindah haluan, bertukar kepentingan, menyamakan tujuan, dinamika manuver, komunikasi politik, transaksi kabinet, hegemoni parlemen dan aktivitas politik lainnya. Semua yang menjadi aktor dan elit politik mengambil perannya masing-masing sesuai dengan tupoksi maupun arahan partainya, baik dari juru bicara, pengamat, surveyor responden, loyalis partai, konsultan, dan kader militansi. Berkumpul menjadi satu rumah di partainya sebagai kendaraan politik yang mewadahi aspirasi sekaligis tujuan kepentingan tentunya.

Event demokrasi menjadi hal penting bagi partai politik baik itu pilkada, pileg, dan pilpres sebagai event nasional demokrasi maupun event pendukung lainnya dari kampanye, sosialisasi, pelatihan, blusukan, kunjuangan, silatirahmi serta kegaiatan lainnya. Satu hal yang terpenting ialah Suara Rakyat sebagai bentuk representasi partai baik di parlemen maupun di istana nantinya dan hal itu pula yang menentukan eksistensi partai dalam menyuarakan aspirasi serta kepentingan seluruh komponen di dalam partai. Partai juga merupakan instumen demokrasi sekaligus wadah suara rakyat di dalamnya yang setidaknya telah berada di partai yang terfasilitasi, terwadahi dan tertampung. Karena memang syarat terbentuknya sebuah partai ialah memiliki dukungan suara rakyat sebagai pemilih tetap ataupun anggota komponen partai tetap. Ini yang mendasari adanya sebuah koalisi dan pentingnya makna partai baik sebagai pendukung atau pengusung bahkan perwakilan partai di setiap pemilihan yang ada sebagai kandidat.

Kepentingan politik adalah tujuan utama partai politik dalam memainkan perannya untuk berkontestasi menuju gebang kekuasaan di parlemen maupun di istana. Tentu ada aturan mainnya yakni diatur sesuai hukum melalui undang-undang dan kosntitusi yang berkaitan dengan aktivitas politik tersebut. Di Samping itu pun ada institusi lain yang berperan seperti adanya KPU, BAWASLU, bahkan KPK sekalipun bisa ikut andil bila ada bakal calon ataupun pejabat yang terbukti koruptif yang lahir dari rahim partai. Tentu pengadilan juga penting sebagai penentu dalam vonis yang telah dijalankan. Diluar itu juga TNI dan POLRI ialah hal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang menjunjung tinggi netralitas tentunya. Yang jelas partai politik akan fokus pada tujuan utamanya yakni kepentingan abadi sebagai pemikiran dasar, ideologi partai, aspirasi rakyat, rumah suara, dan jaminan kesejahteraan. Sehingga partai juga bisa dikatakan sebagai miniatur negara terkecil bagian dari respresentasi kebangsaan sekaligus manifestasi demokrasi.

Akan tetapi pendidikan politik, edukasi politik, dan sosialisasi politik masih sangat lemah. Sehingga hal ini masih belum dipahami oleh rakyat menengah ke bawah bahkan mungkin sebagain rakyat golongan atas pun tak sanggup memahaminya. Hal itu pula yang menjadi kan sitausi politik terpecah yang mengakibatkan adanya kebencian, fitnah, hoax, polarisasi yang belum mampu disikapi secara bijak, arif, integritas dan adil. Akhirnya larut dalam dinamika politik yang sempit akibat dari fanatisme dan loyalisme yang berlebihan yang tak kunjung bertepi. Bahkan menjadi alat pula bagi kalangan tertentu untuk memanfaatkan situasi agar hal ini larut sehingga dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal jika melihat elit partai politik mereka akan terlihat baik-baik saja saling berkomunikasi, bersilaturahmi dan bermanuver politik yang terus cair sehingga sangat membingungkan serta sulit ditebak akibat dinamisasi politik.

Politik itu sangat praktis, realistis, dinamis, humanis, dan pragmatis. Itulah kenapa di partai politik pasti juga memiliki relawan, kader militan, sayap organisasi, barisan laskar partai, tim sukses, sekaligus atribusi lainnya yang menjadi simbol dan identitas partai politik itu sendiri. Semuanya sah-sah saja mewadahi seluruh rakyat dengan paham pemikiran yang beragam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya masing-masing, asalkan semuanya berada di jalur dan jalan yang sesuai hukum. Jangan sampai bangsa ini secara otomatis membangun nilai yang mulai bergeser yakni menjadikan demokrasi semakin destruktif, koruptif, intimidatif, diskriminatif, konfrontatif, dan liberatif. Kepentingan adalah tujuan utama setiap partai politik dan harga mati itu sah-saja, hanya saj perlu diperhatikan segala nilai serta pokok dasar bernegara agar menjadi pribadi yang negarawan sejati membangun bangsa dengan penuh rasa juang yang tinggi dari sanubari sebagai panggilan hati. Dengan begitu berpolitik memelihara akal sehat, menjaga nalar konstruktif, dan mengembakan nilai integritas di dalamnya. Apapun itu visi, misi, tujuan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perencanaan, agenda sekaligus filsofinya di setiap partai politik yang ada, tetap ideologi ketuhanan, ideologi pancasila, ideologi kesejahteraan, ideologi keadilan dan ideologi kemanusiaan adalah pondasi dasar negara yang lebih utama serta harus prioritas yang memahang harus diutamakan di atas segalanya termasuk segala kepentingan dalam politik tentunya.

Halal Haram Hantam Habiskan

Oleh : Al Azzad 

Sistem demokrasi menjadi rumah bersama dari berbagai paham dan ideologi untuk memainkan peran serta agendanya masing-masing. Di era reformasi gong dan gaung kebebasan semakin melebar sekaligus meluas di setiap aspek dalam urusan kenegaraaan. Semua dengan prinsip dasar, pondasi fundamental, agenda kepentingan, dan eksistensi kekuasaan yang disusun sedemikian rupa guna menata kehidupan berbangsa maupun bernegara. Aspek politik khususnya, menjadi bagian penting dan dominasi utama dalam menentukan arah kebijakan nantinya bila telah memegang kekuasaan melalui mekanismenya yang telah dilegitimasi. Tak jarang memang politik hanya selalu dikuasai dan dimenangkan oleh para elit, mafia, korporasi, bandar, bandit, dan agen-agen yang terus bermain di dalamnya dari skala lokal, regional, nasional maupun internasional. Semua memiliki kepentingan, sehingga tak pernah lepas dari campur tangan baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Perhatian khusus tersorot pada paham Liberalisme, Sekularisme,  Kapitalisme dan Komunisme yang meski telah lama dibubarkan sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. Paham-paham tersebut memang sangat luas kebebasannya dalam mengurusi negara untuk membangun segala sektor pembangunan. Tak jarang semua aturan pun dapat merusak falsafah Pancasila dan Uud 1945 maupun aspek Agama. Sehingga segala hal dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, sebab semua hal menjadi hal bila telah diputuskan secara bersama. Sehingga tak peduli haram karena haram pun dapat menjadi halal bial telah disepakati dikarenakan para aktor yang tidak berlatar belakang dengan agenda Agama. Semua hal bisa dihantam atas nama undang-undang dan mampu mencari celah-celah hukum sekaligus drama pembenaran bila kekuatan kekuasaan berada ditangan. Akhirnya segala apa yang telah dimiliki negara pun dihabiskan menjadi kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Ini bukan berarti menentang demokrasi, melainkan sebuah fenomena terburuk bagi kaum yang menjunjung tinggi nilai Agama dan Pancasila. 

Unsur mayoritas dan minirotas pun tak menjadi hal penghambat, meski negara ini mayoritas Agama Islam namun agenda Islam sangat sedikit ruang dan spacenya kalau pun ada hanya sebagian kecil saja itu pun masuk pada ormas atau kelompok tertentu saja. Sebab yang dipakai memang bukan nilai ajaran agama Islam melainkan paham dan ideologi itulah yang menjadi ide sekaligus pondasi dalam menyusun agenda kekuasaan. Kalaupun Islam menjadi sebuah paham dan ideologi yakni Islamisme, maka dianggap sangat radikal, ekstrim dan berpotensi mengulang sejarah kelam dari kebangkitan pemberontakan kelompok ekstrim kanan yang meskipun pada dasarnya bagian dari perlawanan terhadap kelompok ekstrim kiri yang sama-sama dilarang secara hukum. Islam di negeri ini pun secara umum tergambarkan dan dikategorisasikan setidaknya menjadi tiga bagian yakin Islam kanan, tengah dan kiri yang semua dapat terintegrasi, terkoneksi dan terinjeksi dengan paham maupun ideologi-ideologi yang ada. Sehingga menganut paham Dualisme-Agama yakni beragama sekaligus menganut paham baik Liberalisme, Sekularisme, Kapitalisme, Komunisme dan paham lainnya. Itulah kenapa istilah dari Islam Liberalis, Islam Kapitalis, Islam Seklueris, Islam Komunis, Dan istilah lainnya. Karena memang secara individu jika dilihat aktornya mayoritas beragama Islam namun agendanya sesuai agenda paham yang dianut.

Sehingga istilah halal-haram-hantam-habiskan itu memang benar adanya di negeri dan bangsa ini. Tak peduli dari latar belakang agama apa, karena secara prinsipnya hampir sama yang membedakan hanya pada pilihannya masing-masing. Inilah yang menjadikan negeri ini jauh dari perjuangan para pendahulu yang memang sangat idealis dan idelogis namun berada pada tataran menegakkan keadilan, kesejahteraan dan ketuhanan secara benar tidak terkontaminasi virus 4 H tersebut. Inilah yang dinamakan virus, wabah, penyakit dan kuman di dalam demokrasi Indonesia yang harus dihancurkan, dimusnahkan dan ditenggelamkan oleh pada manusia yang berprinsip jauh lebih mulia. Jangan sampai komponen demokrasi baik itu legislatif, ekskutif dan yudikatif diisi oleh manusia tidak berintegritas dan bernilai. Sehingga negara dapat berjalan lebih cepat bergeraknya dengan budaya berkemajuan dan keikhlasan dalam membangun bangsa ke depan yang lebih baik.

Hal ini menggambarkan realitas dan keadaan yang begitu nayata serta bukan menjadi makar bagi negara Indonesia. Melainkan sebagai bentuk keprihatinan atas kerusakan sistem negara, sehingga rakyat secara keseluruhan perlu diedukasi, diajarkan, ditanamkan pendidikan politik sejak dini dengan nilai-nilai yang bermartabat. Jangan sampai virus 4 H dari halal-haram-hantam-habiskan menggerogoti APBN/APBD dengan cara-cara dan tangan-tangan kotor tidak bertanggungjawab. Negeri ini harus dibangun atas dasar prinsip sekaligus azas ketuhanan agar mendapatkan kemulian, keberkahan dan kemakmuran. Wajah bangsa ini jangan dirusak dengan sebuah sistematika dan struktur yang cacat, amoral dan destruktif. Melainkan mesti dibangun, dikembangkan, dan ditanamkan benih serta bibit berkualitas yang tidak akan melumpuhkan pondasi dasar negara yang baik serta mampun membendung serangan-serangan kepentingan dari arah mana saja serta dari isu-isu apa saja bahkan dari agen-agen manapun, sebab ini negeri BekeTuhanan yang Maha Esa dan bukan negeri Menuhankan Manusia menjadi Maha Kuasa atas segalanya. Belajar dari sejarah panjang bangsa sendiri maupun bangsa lain, kemudian lalukan sebauh terobasan kemajuan tanpa menghapus dan menenggelamkan sejarah hanya karena ambisi-ambisi ingin merebut bangsa yang besar dan berlimpah ini. Karena ini bangsa yang besar, maka masyarakat ataupun rakyatnya adalah masyarakat yang BerkeTuhanan.