Politik Uang Menghina Demokrasi

Oleh : Al Azzad 

Agenda pemilu adalah bagian dari demokrasi untuk mengahdirkan para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Pilpres dan Pilkada menjadi hal penting untuk menjadikan momentum paling menentukan dalam membangun Indonesia ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan Pileg dan Pilpres juga merupakan pilihan tertinggi ataupun puncak pemilihan untuk menentukan pemimpin Indonesia. Rangkaian pesta demokrasi itu tidak terlepas dari berbagai unsur baik KPU, Bawaslu, Kandidat, Timses, Saksi, TNI, Polri dan seluruh jajaran masyarakat lainnya. Semua dengan kendaraan politik masing-masing melalui partai ataupun jalur independen yang sekaligus dukungan partai jua. Hal tersebut memang merupakan sebuah sistem demokrasi Indonesia dalam mencari pemimpin masa depan Indonesia. 

Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan khusus dalam kegiatan pemilihan tersebut, yakni kegiatan-kegiatan kampanya politik dari para kandidat beserta timses dan simpatisannya yang mengarah pada kegiatan negatif seperti politik uang, kampanye hitam, serangan fajar, intimidasi pemilih dan yang lainnya. Tentu ini tidak dibenarkan secara hukum maupun undang-undang pemilu terhadap kegiatan kampanye kotor dan amoral tersebut hanya untuk kepentingan praktis. Hal itu menjadikan demokrasi ternodai dan tidak bermartabat bahkan menghina demokrasi serta dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri yang relah dibangun bersama. Jangan sampai partai pengusung dan pendukung pun ikut andil dan berperan didalamnya, karena kampanye kotor harus dilawan, dibasmi dan dibersihkan dari pesta denokrasi plikada, pileg dan pilpres. Agar tujuan bernegara yang berdaulat, adil, jujur dan bermartabat dapat tercapai dengan baik. 

Politik uang adalah cara paling dominan dan paling marak dilakukan karena dianggap paling praktis dalam mempengaruhi suara pemilih terhadap rakyat khususnya rakyat yang masih minim dengan pendidikan politik, edukasi politik, sosialisasi politik dan kecerdasan Berpolitik. Politik uang itulah yang justru menghina demokrasi menjadikan demokrasi diskriminatif, denokrasi intimidatif dan demokrasi destruktif. Sangat disayangkan bila pemimpin yang terpilih dari cara-cara politik uang maupun kegaiatan kampanya kotor lainnya, ini akan mencedarai sistem demokrasi sehingga menghasilkan pemimpin yang koruptif, otoritatif, dan agresif terhadap kekuasaan sekaligus penyalahgunaan wewenang maupun jauh dari nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun secara sistematis. Sehingga ini harus dihindari betul bentuk politik uang dan sama-sama untuk menolaknya bila memang telah terlanjur dan masih merajalela lebih bijak diberikan saja pada lembaga-lembaga sosial, panti asuhan dan pengelola sosial lainnya. 

Jangan jadikan politik uang sebagai jalan menghalakan cara demi menjadi pemimpin di level kekuasaan karena itu menghina demokrasi dan sangat tidak etis dan  melanggar hukum serta undang-undang. Sebab pemilu adalah untuk menghadirkan para pemimpin yang berintegritas, berkarakter, berbudaya, berbangsa, berkeadilan dan berkeadaban. Kesadaran untuk tidak melakukan, menggunakan, melanjutkan, mengharuskan, membiarkan dan menghalalkan politik uang adalah cara bijak dalam berdemokrasi demi terwujudnya pemilihan pemimpin yang berdaulat bersama rakyat. Saling mengedukasi masyarakat, mencerdaskan rakyat terhadap aspek politik, dan membangun bangsa  yang berkemajuan. Dengan demikian pemilihan umum ini adalah bagian demokrasi yang sehat, inklusif, adil dan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi yang terpilih dan memenangkan pemilu tidak berbesar hati bagi yang tidak terpilih tidak pula berkecil hati tidak saling mendendam ataupun sikap lainnya. Karena kegiatan pemilihan pemimpin adalah cara untuk melegitimasi pemimpin yang sah yang terpilih melalui sistem dan mekanisme demokrasi yang baik. Maka semua harus dapat berjalan dengan progresif dari pra, proses sampai pasca pemilihan. Dan yang terpilih sama-sama diawasi dan dikawal oleh seluruh rakyat agar tidak keluar jalur dalam menggunakan kekuasaan sebagai pemimpin bangsa. Karena semua akan kembali untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tentunya.