Kebijakan Subsidi Pro Rakyat

Oleh : Al Azzad 

Kebijakan selalu menghadirkan pro kontra sebagai bentuk indikasi kebijakan yang sesuai dengan agenda dan tujuannya. Hanya saja terkadang tidak semua kebijakan bersifat kontekstual dan prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan secara nasional bukan partikular. Namun tidak semua dapat memahami arah kebijakan sebagai agenda kekuasaaan, karena bisa saja masuk dalam kebijakan akses korporasi sebagai bentuk nilai bisnis keuntungan atas nama negara untuk kepentingan pribadi dan sekelompok elit maupun organisasi tertentu. Kebijakan menjadi aktivitas utama dalam menyusun negara dan membangun negara yang multidimensi sekaligus multifungsi, sehingga kebijakan dalam membangun tidak melu arahnnya pada pembangunan gedung atau infrastruktur semata. 

Kebijakan pada dasarnya adalah program pembangunan untuk membangun bangsa demi kemajuan negara. Hanya saja pembangunan masih banyak diartikan sebagai pembangunan bersifat infrastruktur semata. Pembangunan cukup luas dari pembangunan manusia, pembangunan budaya, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan infrastruktur dan pembangunan non infrastruktur. Di dalam kebijakan selalu memberikan segmentasi pengunanya sehingga memberikan manfaat atau justru tidak bermanfaat. Sebab kebijakan lebih mengakomodasi segelintir segmen sebagi bentuk akses keuntungan dibalik kepentingan penguasa dengan intervensi hukum baik undang-undang, konstitusi dan etika sekaligus moralitas. Tentu kelebihan dan kelemahan akan selalu ada serta semua dapat diukur apakah bermanfaat secara nasional dengan mengakomodasi seluruh rakyat indonensia ataukah justru hanya segelitir rakyat dari kalangan menengah ke atas, elit, dan pemilik modal atau investor semata. 

Indonesia negara yang luas secara konseptual diramalkan akan mengalami bonus demografi, sehingga rakyat semakin sejehatera. Namun faktanya dan secara realitas ramalan itu masih tidak relevan dan kemungkinan justru terjadi 20 tahuan. Maka rakayat indonesia masih banyak dalam kategori rakyat miskin, rakyat kecil dan rakyat jelata. Hak pendidikan, hak kesehatan dan hak kesejahteraan masih belum memadai dari hulu sampai hilir dan dari sabang sampai merauke.  Sehingga kebijakan pro rakyat yang rill dan nyata serta relevan lebih dibutuhkan ketimbang kebijakan yang partikular yang justru rakyat tidak merasakan kesejahteraan. Tentu berbeda keinginan dan alokasi kebutuhan antara rakyat kecil dan rakyat golongan elit. Bagi rakyat kecil kebijakan-kebijakan yang dekat, yang mengarah, yang mendominasi pada mereka adalah impian yang mesti nyata didapatkan. 

Kebijakan subsidi adalah kebijakan yang mensejahterakan rakyat kecil, sehingga dapat menolong kebutuhan hidup masyarakat bawah secara aktivitas rutin, kebutuhan sehari-hari, rutinitas penyambung hidup dan penyelemat kesenjangan hidup. Namun tidak bagi rakyat golongan atas, sebab ini hanya dirasa menghamburkan dan tidak ada manfaatnya serta tidak dibutuhkan mereka secara akses kepentingan korporasi baik Individu maupun segelitir kelompok tertentu. Sebab apapun itu meskipun subsidi bila arahnya untuk rakyat kecil tentu menjadi kebijakan prioritas bagi rakyat miskin bukan lagi bentuk kebijakan alternatif. Karena dari tangan-tangan rakyat kecil jua negara ada dan terbangun, sehingga rakyat ini pun harus mendapatkan manfaatnya kembali dari kebijakan subsidi pro rakyat sebagai bentuk dedikasi dan partisipasi rakyat atas kebijakan tersebut. 

Hanya saja terkadang banyak wacana yang menyudutkan kebijakan subsidi seolah merasa bila kebijakan infrastruktur adalah kebijakan bersifat komunal, progres, relevan dan merakyat. Selama kebijakan subsidi diatur sesuai mekanismenya dan prosedurnya baik maka itu jauh lebih relevan ketimbang kebijakan infrastruktur yang baik pula apalagi carut marut, morat marit, dan hamburadul. Rakyat kecil adalah suara terbesar dalam demokrasi namun impactnya dalam kebijakan sangatlah kecil, sedangkan golongan elit dan semacamnya hanyalah suara sebagian kecil namun impact dan indikasinya selalu mengintervensi kebijakan sehingga prioritas selalu jatuh pada kekuatan-kekuatan yang berkepentingan yang mendominasi sekaligus menghegemoni. Maka bagi rakyat kecil tak perlu banyak diberi harapan, janji, visualisasi kemajuan, kampanye kebahagiaan dan apapun bentuk serta bungkusnya karena terpenting ialah hadirkan kebijakan subsidi bagi mereka jauh lebih penting secara meluas ketimbang hanya kebijakan programatis kesejahteraan yang hanya diperuntukkan kelompok tertentu dalam lingkar penguasa. 

Tentu kebijakan subsidi ini ialah unruk membantu dan menolong rakyat kecil, sehingga kestabilan ekomoni tercapai dan rakyat tidak menjerit. Subsidi terhadap BBM, hak pendidikan, jaminan kesehatan, lapangan pekerjaan dan pengembangan mutu SDM pada rakyat. Tidak ada yang salah dengan kebijakan subsisi sama halnya dengan kebijakan infrastruktur, hanya saja rakyat lebih sejahtera dengan kebijakan subsidi  yang dapat menyelamatkan kehidupan rutinitas mereka. Agar rakyat kecil bahagia meski tak dapat dibantukan dengan kebijakan lainnya setidaknya dapat merasakan adil seluruh rakyat Indonesia bila kebijakan subsidi lah yang dihadirkan. Sebab Indonesia sangatlah luas sehingga mensejahterakan rakyat tidaklah mudah sangat parsial, partikular dan plural. Maka dari itulah Kebijakan subsidilah yang akan memberikan kesejahteraan rakyat secara nasional, substansional dan merata. Dengan begitu dapat mengaktualisasikan nilai Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia khususnya rakyat kecil, rakyat bawah maupun rakyat jelata.