Koalisi Kebangsaan Dan Keumatan

Oleh : Al Azzad 

Dinamika politik selalu berjalan dengan situasi cair dan penuh teka teki yang tak pernah bisa ditebak secara pasti sebelum adanya pernyataan resmi serta hasil keputusan akhirnya. Membuat publik pun terus merespons sesuai dengan pemahaman dan pandangan masing-masing yang hanya menjadi komentator pilitik melalui analisa, pengamatan sekaligus argumentasi melalui referensi isu media, framing media baik media mainstream, media massa dan sosial media. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas para politisi untuk mendapatkan kepentingan partainya sebagai kendaraan politik yang sah yang banyak mewadahi para politikus di dalamnya. Semua akan berjuang sesuai dengan cita-cita masing-masing partai dalam merebut kekuasaan yang tidak hanya sebatas mengikuti pesta demokrasi dalam setiap agenda pemilihan pemimpin bangsa. Kompleksitas kepentingan terahdap kekuasaan itu adalah tujuan dasar semua partai, karena dengan itulah jalan secara legal formal dan konstitusional dapat berjalan dengan baik. Masa depan politisi tidak hanya melalui popularitas Individu, elektablilitas individu dan kapabilitas individu saja melainkan simbol partai, nama partai dan bendera partai juga sangat penting sebagai bentuk peserta demokrasi yang menjadi alat politik kekuasaan dan kepentingan. Tentu tidak semua publik paham dan mengerti kompleksitas partai dan dinamika politik praktis yang terus berjalan secara cair. 

Partai tidak dapat berjalan dengan sendiri, sehingga membutuhkan aliansi, sekutu, mitra atau kata lain yang populer ialah koalisi untuk lebih mendapatkan segmentasi suara pemilih yang lebih luas agar dapat mendongkrak suara partai terhadap calon pemimpin yang ditawarkan kepada rakyat dalam setiap pemilihan. Disinilah terjadi kecocokan antar satu dengan yang lainnya sehingga ada kultur yang dibangun sebagai bentuk kutub ataupun kubu baik dua, tiga empat atau lebih dengan koalisi masing-masing. Di dalam koalisi selalu ada yang namanya kesepakatan dalam kepentingan. Munafik bila ada yang mengatakan dalam koalisi tidak ada pembahasan pembagian formasi kepentingan, Karena selama ini publik selalu diceritakan oleh para polisi yang membangun pencitraan di media selalu mengatakan koalisi adalah membahas tentang kebangsaan. Memang benar kebangsaan itu adalah secara umum dan secara khusus ialah kepentingan. Sebagai publik yang kritis dan memiliki akal sehat serta rasionalitas yang tinggi pasti paham tinggal mana yang memang bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan dan mana yang hanya berkerja untuk rakyat secara sebahagian golongan dan kelompok tertentu yang sangat partikular sekaligus sangat terkategorisasi. Sebab dalam kerja sama koalisi partai itu membahas segala teknis, taktis, dan tujuan akhir yakni kemenangan.  Tentu ada yang membawa suasana dengan seolah memperlihatkan koalisi yang membicarakan pro rakyat, rakyat kecil, wong cilik atau apapun itu jargonnya. Karena memang publik dan masyarakat Indonesia sebagian besar belum mendapatkan edukasi politik secara lebih subtantif dan edukatif. Masih dalam kategori rendah dalam memahami rasionalitas politik antara panggung depan politik dan panggung belakang politik. 

Koalisi kebangsaan dan keumatan adalah salah satu cara untuk menggabungkan dua pandangan yang berbeda menjadi satu aliansi politik. Sehingga memiliki nuansa baru untuk menempuh jalan kekuasaan lebih egaliter, humanitarian dan solid. Antara kalangan elit dan masyarakat bawah menjadi satu kekuatan bersama dalam menyongsong demokrasi untuk menempuh jalan politik praktis untuk memenangkan pemimpin pilihan masing-masing. Pesta demokrasi politik sangat mahal, secara general publik tidak pernah tahu urusan-urusan kompleksitas politik, sebab itu urusan dapur politik partai yang sifatnya privatisasi, rahasia dan sangat ekslusif. Sudah berapa banyak pemimpin publik yang terpilih itu menghabiskan banyak biaya dan dana politik yang tidak sedikit. Sehingga pemasukan, uang kas, anggaran dan biaya itu semua bagian dari aktivitas politik. Jangan dianggap semua kegaiatan itu gratis dan tidak memakai biaya sekalipun negara memberikan namun tidak akan cukup memenuhi setiap kebutuhan partai politik, sehingga banyak jalan, banyak cara, banyak jaringan, banyak pencapaian, banyak lobby, banyak korporasi dan semuanya adalah bagian dari kemitraan partai politik. Pada prinsipnya dalam koalisi itu ialah kebangsaan dan keumatan, entah dari poros mana dan kubu siapa yang membedakan ialah kepartaiannya saja. 

Dalam koalisi kebangsaan dan keumatan tentunya ialah memperjuangkan suara kaum nasionalis dan kaum religius yang memang memiliki kepentingan masing-masing. Untuk mendapatkan pemimpin negara atau presiden dan wakil presiden negara yang dingingkan sesuai janji progrmnya sekaligus bentuk dari sikap pronya. Selama ini publik menilai bahwa partai politik dalam koalisi hanya berjalan sesuai dengan dinamikanya sendiri, sehingga masyarakat tidak pernah dilibatkan secara langsung. Keterlibatan masyarakat hanya harapan, keinginan, cita-cita dan kenginginan saja terhadap pilihan-pilihan pemimpin anak bangsa yang ada. Satu hal yang tidak akan sampai frekuensi publik dan masyarakat ialah bahwa koalisi bagaikan hidup dan matinya partai yang menangung segala kompleksitas baik itu partainya, kadernya, masa depannya, keuangannya, lokomotifnya, simpatisannya, pemilihnya, dan semua komponennya yang menajdi bagian penuh tubuh partai politik. Itulah sebabnya partai politik dalam setiap koalisi akan kekeh dan tegas terhadap pilihan nya sendiri. Sebab bila tidak mendapatkan kemenangan maka konsekuensinya cukup besar bisa biaya partai yang habis, kader yang habis, suara yang habis dan tenaga bahkan kekuatan partai itu sendiri. Jangan dianggap bahwa menjalankan roda politik partai bagaikan mengendarai sepeda atau motor atau mobil tapi bisa jadi seperti pewasat dan helikopter yang memang harus ahli, mahir dan ligai mengendarainya yang tidak semau orang paham serta mampu menjalaninya. 

Tentu sebagai masyarakat yang memiliki partsipasi politik dengan memilih partai maka dukungan dan keprercayaan lah yang diberikan sebagai bentuk kontribusi politik. Bukan justru mencari kelemahan sendiri atas pilihan sendiri, maka akan menguntungkan pihak lawan politik. Dalam politik sesuatu dapat mungkin atau tidak mungkin itu tergantung partisipasi publik. Kuasa penuh ada pada pemilih militan, pemilih aktif, pemilih peduli, pemilih setia, pemilih kontributif dan pemilih yang sadar akan kebangsaan dan keumatan. Bila untuk kemajuan bangsa dan umat, maka dukungan nyata harus diberikan secara penuh dengan militansi, solidaritas, fanatisme demi meraih kemenagan mutalak meraih kekuasaan agar janji program dapat direalisasikan. Bagaimana mungkin keinginan akan tercapai bila saja yang didukung kalah dalam pemilihan, maka kepercayaan, kepeduliaan, dan keikutsertaan tanpa bantahan, komentar, serta sanggahan adalah cara yang bijak sebagai publik yang bertarung di luar arena karena memang itulah kontribusinya. Sehinga agenda kebangsaan dan keumatan nyata didapat kan tidak hanya sebatas wacana politik, isu politik publik semata melainkan benar adanya karena kesolidan yang dibangun atas kepercayaan dan dukungan kontributif secara nyata. Maka merebut kekuasan demi kepentingan bangsa dan umat adalah bagian dati jihad politik yang harus diperjuangkan bersam diatas solidaritas dan kepercayaan kolektif tentunya.